SRAGEN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Kali ini, dugaan penyimpangan terjadi di SPPG Al Muhyi Semplak, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Menu makanan yang dikirimkan pada Rabu, 3 Desember 2025, dinilai tidak layak dan jauh dari standar yang diharapkan.
Warga Celep yang mengunggah temuan tersebut di media sosial justru mendapat intervensi dari pihak pengelola. Mereka diminta melakukan klarifikasi setelah postingannya menjadi viral dan memicu perbincangan hangat di masyarakat.
Seorang warga yang pesannya beredar luas menuturkan, “Viral om, sek miralke wong Celep. Temen’e bojoku katane didatengi dari Sragen, gawe klarifikasi statmen nama baik MBG Semplak,” tulisnya dalam pesan yang diteruskan ke tim awak media.
Menu Bergizi Gratis Ditaksir Hanya Bernilai Rp3.500
Dari hasil penelusuran tim media, menu yang dibagikan kepada siswa ditaksir hanya bernilai sekitar Rp3.500. Padahal, anggaran resmi MBG yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp15.000 per anak.
Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya praktik penyelewengan anggaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di sekolah tersebut.
Direktur Utama PT Berita Istana Negara, Warsito, menegaskan bahwa dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Al Muhyi Semplak, Celep, Kedawung, Sragen, merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Ia menyebut praktik seperti itu sebagai bentuk ajang korupsi yang memalukan.
“Ini jelas ajang korupsi. Anggaran negara untuk anak-anak digunakan demi memperkaya diri sendiri. Menu yang disajikan hanya setara Rp3.500, padahal pemerintah mengalokasikan Rp15.000 per anak. Ini sangat memalukan dan tidak manusiawi,” tegas Warsito.
Ia menambahkan bahwa program MBG adalah prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki gizi anak bangsa, sehingga siapapun yang berani “bermain” di dalamnya harus diproses hukum.
“Negara sudah memberikan anggaran besar demi masa depan generasi kita. Tapi masih ada oknum yang tega memotong hak anak-anak. Saya mengecam keras perilaku para pelaku ini dan meminta aparat bertindak tegas,” lanjut Warsito.
Warsito juga mengingatkan agar seluruh pengelola MBG di sekolah-sekolah tidak menggunakan program ini sebagai lahan keuntungan pribadi. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Lebih lanjut Warsito menegaskan Menu makan bergizi yang seharusnya memenuhi standar nutrisi justru jauh dari harapan. Pada hari itu, anak-anak hanya menerima semangkuk kecil bakso yang isinya sangat minim: 3 butir bakso kecil, 1 potong tahu putih, dan 1 buah salak.
Porsi tersebut tidak hanya dinilai tidak layak, tetapi juga dianggap tidak mencerminkan anggaran MBG sebesar Rp15.000 yang seharusnya mampu menyediakan makanan bernutrisi dan cukup untuk kebutuhan anak sekolah.
Warga menilai menu itu lebih mirip hidangan seadanya, bukan makanan dalam program prioritas nasional. Minimnya isi bakso dan tambahan salak yang menjadi satu-satunya buah membuat publik bertanya-tanya: ke mana anggaran yang seharusnya dipakai untuk memenuhi gizi anak?
“Kami akan terus mengawasi. Jangan sampai program prioritas presiden berubah menjadi bancakan korupsi. Kami mendorong penegak hukum turun tangan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan